Nikmati Layanan PBB-P2 Online
Tanpa Antri

Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang telah menyediakan sebuah Sistem Informasi Pelayanan PBB Online yang memberikan kemudahan bagi Anda yang akan melakukan proses pengajuan Pelayanan PBB-P2 secara online.

(413) 212-8185

PBB-P2 Online

Tata Cara Pelayanan PBB-P2 Online
1. Download Formulir Permohonan
2. DAFTAR
3. LOGIN
4. PILIH JENIS PELAYANAN
5. SCAN DAN UPLOAD FORMULIR PERMOHONAN yang telah dipersiapkan/diisi dan dokumen pendukung lainnya dan ISI FORM SPOPD/L-SPOPD
6. Lihat Monitoring Proses Permohonan

Alur Pelayanan PBB-P2 Online

PBB-P2 Online

Jenis Pelayanan & Persyaratan

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani WP;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Dalam hal bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) diterbitkan 5 (lima) tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan/legalisir/Plotting oleh Instansi yang berwenang;

4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat keterangan kelurahan;

5. Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya, Kartu Keluarga untuk Surat Keterangan Waris, NPWP (bagi yang memiliki);

6. Surat Pernyataan Data Baru Objek PBB ditandatangani wajib pajak/ahli waris yang sah serta ditandatangani Kelurahan dan Kecamatan;

7. Fotokopi SPPT (NOP tetangga);

8. Surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan;

9. Fotokopi identitas Kuasa WP apabila dikuasakan.

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani WP;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Asli/Fotocopy SPPT PBB;

4. Fotocopy STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB/Bukti Pelunasan PBB atau Lunas menurut catatan pembayaran PBB (5 tahun terakhir);

5. Fotocopy SPTPD-BPHTB yang telah dialidasi;

6. Fotocopy IMB atau surat keterangan kelurahan;

7. Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya, Kartu Keluarga untuk Surat Keterangan Waris, NPWP (bagi yang memiliki);

8. Fotocopy NPWP(bagi yang memiliki NPWP);

9. Fotokopi SSP PPh yang telah divalidasi;

10. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);

11. Dokumen lainnya yang diperlukan.

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani WP;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Asli SPPT PBB;

4. Fotocopy STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB/Bukti Pelunasan PBB atau Lunas menurut catatan pembayaran PBB (5 tahun terakhir);

5. Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;

6. Fotocopy IMB atau surat keterangan kelurahan yang isinya sesuai dengan permohonan pembatalan;

7. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);

8. Fotocopy identitass Kuasa WP.

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani WP;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Asli SPPT PBB;

4. Fotocopy STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB/Bukti Pelunasan PBB atau Lunas menurut catatan pembayaran PBB (5 tahun terakhir);

5. Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;

6. Fotocopy IMB atau surat keterangan kelurahan yang isinya sesuai dengan permohonan pembatalan;

7. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);

8. Fotocopy identitass Kuasa WP.

1. Fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya;

2. Fotocopy Kartu Tanda Identitas pemohon (KTP/SIM/Kartu Identitas Lainnya);

3. Fotocopy STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti pelunasan PBB atau Lunas menurut Catatan Pembayaran PBB(5 tahun terakhir);

4. Surat Kuasa Bermaterai apabila dikuasakan;

5. Fotocopy Identitas Kuasa WP.

1. Asli SPPT/SKP PBB-P2;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Fotocopy IMB.

1. Asli SPPT/SKP PBB-P2;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Fotocopy IMB.

1. Fotocopy SPPT/SKP PBB-P2 Tahun Pajak yang bersangkutan;

2. Fotocopy STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB/Bukti Pelunasan PBB atau Lunas menurut catatan pembayaran PBB (5 tahun terakhir);

;

3. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

4. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga atau Identitas lainnya;

5. Fotocopy Dokumen Pendukung (Kartu Tanda Anggota Veteran, SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dll);

6. Fotocopy NPWP jika ada;

7. Surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan;

8. Fotocopy Identitas Kuasa Wajib Pajak;

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani WP;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Asli SPPT PBB;

4. Fotocopy STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB/Bukti Pelunasan PBB atau Lunas menurut catatan pembayaran PBB (5 tahun terakhir);

5. Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;

6. Fotocopy IMB atau surat keterangan kelurahan yang isinya sesuai dengan permohonan pembatalan;

7. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);

8. Fotocopy identitass Kuasa WP.

1. Untuk objek PBB-P2 telah terdaftar dan bukan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, bersama ini dilampirkan:
(a). Fotocopy SPPT tahun sebelumnya; dan
(b). Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;

2. Untuk objek PBB-P2 belum terdaftar dan bukan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, bersama ini dilampirkan:
(a). SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;
(b). Fotocopy identitas subjek pajak;
(c). Fotocopy bukti surat tanah;
(d). Fotocopy bukti surat bangunan;
(e). Fotocopy NPWP atau surat pernyataan tidak memiliki NPWP;
(f). Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak;

3. Untuk objek PBB-P2 telah terdaftar dan merupakan fasilitas umum maupun fasilitas sosial, bersama ini dilampirkan:
(a). Fotocopy bukti surat tanah;
(b). Fotocopy bukti surat bangunan;
(c). Fotocopy identitas penanggungjawab objek pajak;
(d). Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak.

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani WP;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Asli SPPT PBB;

4. Fotocopy STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB/Bukti Pelunasan PBB atau Lunas menurut catatan pembayaran PBB (5 tahun terakhir);

5. Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya;

6. Fotocopy IMB atau surat keterangan kelurahan yang isinya sesuai dengan permohonan pembatalan;

7. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);

8. Fotocopy identitass Kuasa WP.

1. SPOP dan LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani WP;

2. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) ;

3. Dalam hal bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan Nasional/Surat Keputusan dari Instansi berwenang/Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat setempat/dokumen lain yang sejenis) diterbitkan 5 (lima) tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan/legalisir/Plotting oleh Instansi yang berwenang;

4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat keterangan kelurahan;

5. Fotokopi KTP atau identitas diri lainnya, Kartu Keluarga untuk Surat Keterangan Waris, NPWP (bagi yang memiliki);

6. Surat Pernyataan Data Baru Objek PBB ditandatangani wajib pajak/ahli waris yang sah serta ditandatangani Kelurahan dan Kecamatan;

7. Fotokopi SPPT (NOP tetangga);

8. Surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan;

9. Fotokopi identitas Kuasa WP apabila dikuasakan.

208-651-4844

Lihat video tutorial Pelayanan PBB-P2 Online